Investigator-news.com Bogor // Anggaran proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu) di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor pada 2022 kembali mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.
Tahun 2020 lalu, besaran anggaran proyek Rutilahu berjumlah Rp49,8 miliar, pada tahun 2021 besar anggarannya hanya Rp30 miliar, maka pada tahun 2022 mendatang kembali turun ke angka Rp19 miliar.
Dengan turunnya anggaran tersebut, Bupati Bogor Ade Yasin pun berharap keterlibatan perusahaan swasta dan dana desa, alokasi dana desa serta lainnya dalam membantu pengentasan jumlah Rutilahu.
" minimnya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tingkat II, maka dalam pengentasan jumlah Rutilahu ini kami berharap dapat support dari pemerintah desa maupun dana corporates social responsbility (CSR) dari perusahaan swasta, minimal ke masyarakat kurang mampu yang dekat dengan lokasi usahanya," harap Ade Yasin, Kamis 7 Oktober 2021.
Ade Yasin Bupati Bogor menjelaskan turunnya anggaran proyek rehabilitasi Rutilahu tersebut disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada di Pemkab Bogor.
"Walaupun kebutuhan proyek rehabilitasi Rutilahu itu ada terus, tetapi anggarannya kami sesuaikan, dengan program kerja Pemkab Bogor lainnya. Untuk keluarga kurang mampu yang direhabilitasi rumahnya, akan mendapatkan bantuan tabungan uang di BJB sebesar Rp15 juta," ujar Ade Yasin.
Sementara itu, Sekretaris DPKPP Kabupaten Bogor Lestya Irmawati menjelaskan pihaknya akan berkordinasi dengan tim fasilitator tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL), untuk turut membantu mengentaskan angka atau jumlah Rutilahu, pungkas sekdis DPKPP.
Gustian investigator-news.com
Terimakasih sudah membaca website kami