 |
| Sumber : kompas.tv |
Investigator-news.com - Jaksa Penuntut Umum menuntut Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan tuntutan empat tahun penjara, dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.
Pinangki dinilai terbukti menerima suap, melakukan pencucian uang, sekaligus melakukan pemufakatan jahat terkait kasus kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).
"Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan terdakwa Pinangki Sirna Malasari telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah," ujar Jaksa Penuntut Umum Yanuar Utomo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (11/1/2021).
Dalam amar tuntutan jaksa penuntut umum, sebagai penegak hukum Pinangki tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal itu menjadi yang memberatkan Pinangki dalam kasus ini.
Hal yang meringankan, Pinangki belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi, serta mempunyai anak berusia 4 tahun.
Jaksa mengenakan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kemudian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Pasal 15 jo Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Tertuang dalam dakwaan, Pinangki dinilai terbukti menerima suap senilai USD450.000 atau sekitar Rp6,6 miliar dari terpidana kasus Bank Bali Djoko Tjandra.
Suap tersebut terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi dalam kasus Bank Bali. Selain itu juga agar Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa menjalani vonis dua tahun penjara.
Pinangki juga didakwa melakukan pencucian uang atas suap yang diperolehnya dari Djoko Tjandra.
Yakni dibelikan BMW X-5, membayar jasa kecantikan di Amerika Serikat, menyewa apartemen dan hotel di New York, membayar tagihan kartu kredit, serta membayar sewa dua apartemen di Jakarta Selatan.
Dalam dakwaan terakhir, melakukan pemufakatan jahat bersama Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya dengan menjanjikan uang USD10 juta kepada pejabat Kejagung dan Mahkamah Agung untuk mendapatkan fatwa.
Menanggapi tuntutan jaksa penuntut umum, Pinangki dan Kuasa Hukum akan mengajukan pledoi pada 18 Januari 2021.
Sumber : kompas.tv