 |
| Mensos Risma saat blusukan (Dok Kemensos) |
Investigator-news.com - Temuan tunawisma di jantung Jakarta kala Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) blusukan berbuntut panjang. Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Sosial (Kemensos) punya pendapat berbeda.
Awalnya Risma blusukan menyusuri jalur pedestrian Jalan Thamrin, Jakarta Pusat pada Senin 4 Januari 2021. Ia pun bertemu dengan tiga gelandangan. Risma mengajaknya tinggal di tempat penampungan.
Lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) DKI Jakarta Irmansyah segera mengecek sosok tunawisma yang ditemui Risma tersebut.
Sementara itu, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku baru mendengarnya.
"Terkait dengan adanya tunawisma di Jalan Sudirman-Thamrin, memang saya sendiri sudah hidup di Jakarta sejak umur 4 tahun baru dengar ada tunawisma di Jalan Sudirman Thamrin," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2021).
Riza mengatakan pihaknya telah memerintahkan jajaran untuk mengecek temuan Risma tersebut. Meski demikian, Riza mengaku ada tunawisma di wilayah lain di Ibu Kota.
Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Pusat kemudian mengaku sudah melakukan penelusuran.
"Sudah kita tindak lanjuti di lapangan (arahan Anies)," ujar Kasudinsos Jakarta Pusat, Ngapuli Parangin-angin, melalui pesan singkat, Rabu (6/1/2021).
Dalam penelusuran itu, Ngapuli mengaku belum menemukan tunawisma yang ditemui Risma. Pihaknya juga mengaku tidak mengetahui secara pasti para tunawisma itu sekarang di mana. Hal senada disampaikan Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin yang menyebut selama ini tidak pernah menemukan tunawisma di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin.
Menurut Arifin, pihaknya selama ini hanya menemukan tunawisma di pinggiran Thamrin. Tunawisma tersebut mencari barang-barang bekas di sekitaran lokasi tersebut.
Lain pendapat Pemprov DKI Jakarta, lain pula kata Kemensos. Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan Kemensos Herman Koswara mengatakan kedua tunawisma yang ditemui Risma di pinggir Jalan Thamrin itu dibawa ke Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur, Bekasi. Mereka bersedia untuk dibimbing oleh Kemensos.
Polemik soal tunawisma di Thamrin pun menyedot perhatian anggota DPR. Mereka ikut angkat suara. Berikut pendapat kalangan Dewan:
PPP: Ada Kesan Kontestasi Politik 2024
Politikus PPP Arsul Sani menyebut sejumlah orang menyorot kejadian itu sebagai kontestasi menjelang Pilpres 2024 ataupun Pilgub 2022.
"Begini bahwa itu dikesankan, bukan adu politik ya, itu dikesankan kontestasi (Pilpres) 2024 atau bahkan mungkin kalau 2022 ada Pilgub (DKI) itu kan. Itu memang berkembang, termasuk di medsos, saya ikuti juga," kata Arsul di gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/1/2021).
Wakil Ketua MPR RI itu meminta publik melihat sosok pejabat publik secara keseluruhan. Ia pun tidak mempermasalahkan jika memang ada perhatian ke arah kontestasi politik dari kejadian tunawisma di DKI Jakarta.
Arsul mengimbau masyarakat tidak terlalu meributkan aksi blusukan Risma. Menurutnya, kontestasi Pilpres 2024 terbuka untuk semua pihak.
Arsul pun enggan memberikan komentar lebih jauh terkait temuan Risma soal tunawisma yang ditepis pihak Pemprov DKI Jakarta. Ia hanya ingin memberikan prasangka baik kepada Mensos Risma dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
PDIP: Anies Jangan Baper
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyampaikan dirinya sudah beri masukan agar Pemprov DKI melakukan penelusuran sendiri.
"Beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan perlu ada penelusuran terhadap tunawisma, agar pemprov ataupun Kemensos dapat membantu para tunawisma dan PMKS dengan tuntas," kata Gembong saat dihubungi, Rabu (6/1/2021).
Gembong menilai langkah Anies meminta Kadinsos DKI untuk mengecek sendiri adalah langkah positif. Namun seharusnya Anies ambil hikmah dari blusukan Risma selama ini di Jakarta.
Dia menyebut dengan Mensos Risma blusukan maka bisa terjalin kerja sama dan kolaborasi sehingga penanganan tunawisma bisa tuntas. Dia meminta Anies tidak usah baper.
PKS: Kredibilitas Anies Berkurang Jika Terbukti Ada Tunawisma di Thamrin
PKS menilai jika temuan tunawisma di Thamrin itu benar maka bisa merusak kredibilitas Anies Baswedan.
"Sudah seharusnya Pak Anies memerintahkan kepada Kadinsos untuk mengecek apa benar keberadaan tunawisma itu ada atau tidak. Karena dengan kondisi sosial ekonomi yang terpuruk sekarang ini dimungkin saja ada," kata Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Nasrullah, saat dihubungi, Rabu (6/1/2021).
Nasrullah mengatakan pengecekan tunawisma tersebut tentu membutuhkan bukti dari masyarakat yang biasa melintas hingga CCTV yang berada di sekitar lokasi. Dia menyebut jika tunawisma terbukti benar ada di Jalan Sudirman-Thamrin maka bisa berdampak kepada Anies.
"Jalan ini adalah mukanya kotanya Jakarta. Pasti pak gubernur akan menjaga eksistensinya, karena jika benar ini bisa mengurangi kredibilitas beliau," ucapnya.
Dia juga menyebut selama ini penanganan Pemprov DKI bukannya tidak baik. Hanya saja, kata dia, selama ini penanganan kurang menyentuh akar permasalahan.
Meski begitu, jika temuan tunawisma oleh Risma ini tidak ditemukan oleh Pemprov DKI, maka ini juga bisa berdampak pada Risma. Menurutnya Risma bisa menjadi pembicaraan masyarakat.
Namun Nasrullah menegaskan pembuktian pencitraan itu justru akan memakan energi. Dia menyarankan sebaiknya Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta bahu membahu membangun dan blusukan bersama ke pinggiran kota Jakarta.
PAN DKI Jakarta menilai tunawisma memang betul-betul ada di DKI Jakarta.
"Masalah tunawisma itu memang benar ada kok, sama seperti banjir sudah menjadi masalah abadi di Jakarta," kata Penasehat Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani saat dihubungi, Senin (6/1/2021).
Zita meminta Anies untuk lebih memperhatikan lagi kondisi tunawisma di Jakarta. Karena, kata dia, bukan hanya tunawisma, tetapi tunawisma anak-anak dan orangtua pun ada di Jakarta.
Kemudian Zita juga mengapresiasi jika Risma atau pejabat lainnya sekelas menteri mau turun langsung ke lapangan. Tindakan itu dinilai sebagai pemimpin yang memberi contoh
Golkar Soroti Pentingnya Koordinasi Pusat-Daerah
Golkar menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat (pempus) dan pemerintah daerah (pemda).
"Inilah pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing," ujar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Kamis (7/1/2021).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu mengatakan, jika Risma melibatkan Dinas Sosial DKI Jakarta saat melakukan blusukan, tidak akan ada kesimpangsiuran terkait polemik tunawisma di Sudirman-Thamrin Jakarta.
Ace kemudian mendorong pemerintah pusat melibatkan pihak terkait jika melakukan suatu kegiatan. Ia berharap koordinasi atas suatu masalah dapat ditindaklanjuti bersama.
Ace mengatakan penanganan masalah sosial merupakan urusan yang bersifat konkuren. Hal itu, menurut dia, menjadi ranah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sumber : detiknews