 |
| Sumber : Facebook |
Menteri yang baru saja dilantik
tersebut menulis bahwa ingin bergerak cepat, hari ini saya melakukan rapat
secara virtual dengan para Kepala Dinas yang membidangi Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif di lebih dari 200 wilayah, baik di tingkat Provinsi maupun
Kabupaten/Kota.
Terima kasih telah meluangkan
waktunya di hari libur ini. Kalau di sektor pariwisata biasanya tanggal merah
membawa berkah. Saya senang mendapat laporan bahwa di libur natal dan tahun
baru akhir tahun ini, terjadi peningkatan jumlah wisatawan nusantara.
Para Kepala Dinas sebagai garda
depan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sepakat bahwa kita harus #GERCEP
(Gerak Cepat), #GEBER
(Gerak Bersama), dan #GASPOL
dalam mengakselerasi pemulihan pariwisata kita. Karena jutaan masyarakat
Indonesia menggantungkan mata pencahariaannya pada sektor ini.
Untuk itu, kami ingin memastikan
protokol CHSE (Cleanliness, Health, Safety, & Environmental) atau K4 (Kebersihan,
Kesehatan, Keselamatan, & Keberlanjutan Lingkungan) dapat terimplementasi
dengan baik demi meningkatkan kembali kepercayaan para wisatawan agar
usaha-usaha masyakarat di sekitar tempat wisata dapat menggeliat dan lapangan
kerja tercipta. Tulisnya.
Nabila May Sweetha “Semangat, Pak
Sandi. Tapi ingat, ya Pak, pembangunan tempat wisata harus memperhatikan
masyarakat juga. Tidak ada penggusuran, tidak ada pembelian tanah secara paksa
dll. Karena itu jahat, Pak”
Yulfitra Mandailing “Kami para tour
guide yg dibawah lindungan Himpunan Pramuwisata Indonesia kota batam dan
kepulauan Riau....berharap prawisata indonesia dan khususnya batam segera
pulih..dan berharap pandemi ini segera berakhir dan bisa terbukanya kembali
boarder batam-singapore dan batam-johor bahru via laut...yang selama ini
menurut statistik pariwisata batam dan kepri adalah penyumbang devisa buat
negara terbesar nomor 2 setelah bali...mohon pak menteri perhatikan boarder
diwilayah kami”
Abdullah Makruf Rahmat “Anugerah
bagi dunia pariwisata. Travel saya semoga dapat berkahnya”
Enny Indarti “Mantap pak
menteri jangan lupa nanti Rapat juga dengan KL terkait yang intervensi
pariwisata baik DSP maupun Non DSP karena di RPJMN harus intervensi 250 desa
wisata dan tetap memegang teguh PP 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk
Pariwosata Nasional”
Wahidah Jalil “Alhamdulillah...sehat terus bapak idolaku”