Investigator-news.com | Bogor - Sekumpulan mahasiswa dan pemuda yang terhimpun di dalam Gerakan Intelektual Rakyat Indonesia bertemu dengan Perkwakilan DPRD Kota Bogor diantaranya Atang Trisnanto ,selaku ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin selaku Wakil ketua I ,dan perwakilan dari Fraksi PDIP serta Golkar (08/10/20).
Pertemuan itu membahas terkait RUU Omnibuslaw Cipta lapangan kerja, yang dianggap oleh berbagai elemen masyarakat sangat merugikan termasuk para kaum muda dan mahasiswa yang terhimpun di dalam GIRI.
Ramdhan Agung Giri Nugroho, selaku ketua Umum dari Gerakan Intelektual Rakyat Indonesia, mengucapkan apresiasi atas sambutan dan langkah DPRD Kota Bogor dalam menyikapi massa aksi hari ini.
"Saya berterimakasih, kepada bapak-bapak sekalian selaku dewan perwakilan di daerah, sudah menerima kami ,dan kami kesini menyatakan sikap menolak RUU Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja, selain itu kami juga menanyakan apa saja yang telah DPRD Kota Bogor lakukan untuk menyuarakan aspirasi sebelum dan sesudah RUU ini di sahkan,karena RUU ini sangat amat merugikan dan membahayakan bagi kesejahteraan buruh dan kedaulatan Negara kita kedepannya" ujarnya di dalam Forum pertemuan DPRD Kota Bogor.
Atang Trisnanto selaku ketua DPRD Kota Bogor menjawab dengan jelas dan tega ia menolak RUU Ciplaker akan tetapi kendala kewenangan yang terbatas menjadi dalih RUU tetap di sahkan di pusat.
"Terimakasih kami ucapkan kepada teman-teman mahasiswa dan semua elemen masyarakat yang tergabung dalam Organisasi GIRI ini, kami apresiasi gerakan teman-teman yang sudah menyuarakan aspirasi sesuai mekanisme yang ada, pertama kami tegaskan sejak awal di rumuskan hingga akhir final di sahkan kami sudah menolak itu, tapi kembali lagi kewenangan memutuskan ada di tangan DPR RI bukan di kami, tapi kami akan tindak lanjuti terkait suara teman-teman saat ini dan akan kita musyawarahakan sesuai mekanisme di DPRD" tuturnya diruang pertemuan DPRD Kota Bogor
Hal senada juga di sampaikan oleh wakil ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, walaupun partainya dari Fraksi Gerindra menyetujui RUU itu, ia secara pribadi menjelaskan dan menegaskan penolakan
"Jujur saya dari kalangan susah, kalangan bawah, walaupun di pusat menyetujui, tapi saya secara pribadi menolak adanya RUU ini, karena saya paham banyak hak-hak buruh dan pekerja yang di pangkas sehingga merugikan daripada teman-teman kita di buruh,dan saya tegaskan sekali lagi Saya Menolak RUU Omnibuslaw Cipta lapangan kerja" ucapnya dalam forum yang sama
Lanjutnya ia mengatakan
"Kami akan tindak lanjuti suara teman-teman dan kami akan undang teman-teman dalam bermusyawarah dalam forum, guna mereview ulang surat penolakan terhadap RUU ini tentu sesuai mekanisme aturan di DPRD" Ujar Jenal Mutaqin.
Lalu ketua umum GIRI, Ramdhan menegaskan dan memastikan bahwa harus ada transparasi dalam proses dan hasil musyawarah tersebut
"Tentu kami menunggu ajakan dan tindakan konkrit dari DPRD Kota Bogor, dan kami mau transparasi Fraksi mana saja nantinya yg menyetujui Review tersebut, mana yang tidak, sehingga kita bisa melihat siapa Dewan Perwakilan dan siapa dewan Pengkhianat rakyat,kita tidak mau ini hanya menjadi janji politik semata demi meredam aksi,dan kami juga bersyukur ternyata masih ada Anggota dewan yang hidup dan menemui kami karena tema kami hari ini melayat DPRD, tapi saya bersyukur dan berharap suara kami benar-benar tersampaikan" tuturnya Tegas dan di sambut tepukan tangan dari audiense di dalam ruangan
Akhirnya di akhir pertemuan kedua belah pihak menyepakati segala perjanjian yang telah dibuat, disertai dengan Draft tuntutan dan point yang menjadi Sorotan dari GIRI dan di terima oleh anggota dewan perwakilan rakyat Daerah Kota Bogor. (*)